Jdih Kpu Ri

Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Indonesia yaitu sebuah negara hukum yang berwujud kesatuan dengan pemerintahan berwujud republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Walaupun ± 90% masyarakatnya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam.

“Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik,” ucapnya. Deputi Femmy juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Jakarta (14/4) – Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut knowledge dari World Bank , negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Lunturnya etika politik yang terjadi pada para pelaku politik di Indonesia juga berpengaruh pada hilangnya tatanan yang bermoral dan rasional. Salah satu contoh adalah penggalian situs budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat mencerminkan semakin tidak terkontrolnya tindakan dan sikap para pejabat di Indonesia.

Dari 24 standar Nasional , Prodi berhasil melampui ukuran standar yang ditentukan dengan 14 standar. Capaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas dalam berbagai aspek,” tambahnya. Sifat individualistik ini membuat para politikus Indonesia tak mampu bekerja secara tim untuk kemajuan bangsa. Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani , Ray Rangkuti menilai, dunia sepakbola dan politik di Indonesia memiliki kesamaan. Setidaknya, kata Ray, terdapat empat kelemahan yang membuat sepakbola Indonesia tidak dapat banyak berbicara di kancah internasional.

Oleh karena itu, Wapres berpesan kepada generasi muda dan penerus bangsa untuk tidak mengabaikan tren tersebut, sehingga dapat menghadapi sejumlah tantangan demokrasi di Tanah Air. Sebagaimana dilansir oleh situs Kemendagri, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, stabilitas politik di Indonesia berjalan baik di tahun politik dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau negara lainnya. Dalam aspek yang terakhir, pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai. Standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas.

Mengembangkan hubungan kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga dan instansi terkait. Meningkatkan peningkatan proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi dan akademik dan umum. Menyelenggarakan tata pamong fakultas berdasarkan prinsip-prinsip good college governance. “Fenomena ini merupakan tantangan yang dihadapi dan perlu dicari solusinya, agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia,” kata Reni. Di atas segalanya, keberadaan parpol sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan ranah publik karena dana parpol sebagian berasal dari APBN dan ABPD, yang menjadi milik publik.

Karena properti publik yang menopang keberadaan dan berfungsi tidaknya parpol, seharusnya lembaga negara, termasuk cabang kekuasaan yudikatif, dalam hal ini MA, ikut secara aktif mempertahankan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kiprah partai politik. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Saat ini bagi bangsa Indonesia politik merupakan entitas yang kurang disukai, bahkan dibenci.

Politik  Indonesia

Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami ‘sakit tumbuh’. “Tantangan itu bagi kita merupakan bagian yang harus kita hadapi, dan tentu kita juga harus memperhatikan tren di dunia ini. Karena itulah, kita melihat peran dan pandangan keterbukaan yang populis, yang menimbulkan suatu bangsa menjadi berubah dan maju,” ujar Wapres. JK mengatakan euforia pesta demokrasi lima tahun sekali di Indonesia saat ini lebih terasa di media sosial dan media arus utama, seperti televisi. Di lapangan, kata dia, justru tidak ada keributan akibat keberpihakan politik di Pilpres 2019.

Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik – dasar legitimasi kekuatannya – runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi ‘penuh’ (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi ‘cacat’).

Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini.

Comments are Disabled