Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Persoalan politik di mengerti du et des saya dapat apa akibat nya politik dimengerti secara sempit semata mata merebut kekuasan bukan mencapai tujuan dari partai politik harus membawah bonum commune yakni kesejahteraan umum. Mungkin hal ini sering juga dianggap sebagai kenaifan di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan yang semakin memanas. Akan tetapi dalam keraguan inilah ada keyakinan bahwa kehendak untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berupa kritik dan saran sangat diperlukan bangsa ini. Perilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat selalu mendapatkan komentar dari rakyat. Membangun karakter bangsa dan stem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa, aman, sejahtera, dan bermartabat.

Politik  Indonesia

Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu percepatan pembangunan di seluruh tanah air guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan penganggaran, pengakuntansian dan pelaporan yang baik, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan partai yang transparan, akuntabel dan auditable. Hal ini mendorong rendahnya tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik dalam mengelola keuangan dan kekayaannya. Selanjutnya, pelembagaan kepartaian bisa juga dilakukan dengan menata aturan dan regulasi dalam partai.

Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Selain dari segi perspektif hukum, pemerintah juga dianggap lalai dari perspektif pemerintahan.

Hal ini dikarenakan prilaku para politikus yang tidak konsisten antara ucapan dan tindakan dilapangan. Politik kita terlalu banyak mempertontonkan konflik bahkan banyak mencampuradukan kepentingan politik dengan isu SARA, sehingga menimbulkan kekerasan yang menyebabkan banyak rakyat yang menjadi korban, baik secara fisik maupun jiwa. Selain itu banyak politikus yang terjerumus kedalam prilaku-prilaku yang tidak terpuji menyangkut harta negara , baik ditataran eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.

Sadar atau tidak hal ini merupakan sebuah kegalauan saat rakyat Indonesia tatkala dipimpin oleh seorang terpidana kasus korupsi uang rakyat. Di antara serangkaian fakta ke bangsaan yang mau tidak mau kita alami di masa reformasi, kita perlu menyadari bahwa masih ada secercah harapan untuk membangun bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan partisipasi melalui media massa.

Peringatan ini berlangsung sejak 2002 yang digagas Menteri Pendidikan kala itu, Abdul Malik Fadjar. [newline]Tanggal ini dipilih berdasarkan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Peringatan hari buku kerap dikaitkan dengan minat baca, yang di Indonesia masih tergolong rendah. Dari data studi ‘Most Littered Nation in the World’ yang pernah dirilis Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Unesco juga pernah mengungkapkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, yang artinya dari a thousand orang Indonesia, hanya satu yang rajin membaca. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, atau biasa disingkat Palang Merah, merupakan kumpulan dari organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Akan tetapi menjadi sangat vital apabila dihubungkan dengan proses pengembangan dan pembangunan wilayah. Selanjutnya apabila membandingkan tentang kondisi transportasi umum di negara kita memang stake holder kita harus banyak belajar dan meneladani totalitas bentuk bernama pelayanan. Hari Kesehatan Dunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 April dan didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia . Pada tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia mengadakan Majelis Kesehatan Dunia Pertama. Majelis ini memutuskan merayakan Hari Kesehatan Dunia pada tanggal 7 April setiap tahunnya mulai 1950. Hari Kesehatan Dunia diselenggarakan untuk memperingati pendirian WHO dan dipandang sebagai kesempatan menarik perhatian dunia untuk menyadari masalah-masalah besar kesehatan international setiap tahunnya.

Bila kandungan AD/ART yang tidak sejalan dengan tujuan parpol tersebut diuji di Mahkamah Agung , bisa saja MA menolaknya dengan alasan, AD/ART parpol adalah urusan internal parpol yang tidak boleh dicampuri negara. Orang-orang yang antidemokrasi bisa saja memanfaatkan instrumen AD/ART untuk membenarkan ahlak anti demokrasi mereka. Rezim pengaturan parpol kita tersebut jelas mengharuskan parpol mengembangkan demokrasi.

Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia. Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Comments are Disabled